Focus NTB
NEWS

Demokrasi Mati Rasa (Sebuah Gagasan)

Oleh :Hendry Kusnadi
Penulis adalah Direktur Komunitas Kajian Kebijakan Publik

Semenjak tercetusnya ide tentang Demokrasi Pancasila, sampai saat ini kita belum ketemu titik idealnya.Pun pada prakteknya terlihat hanya sebuah nama yang hampir tak berwujud

Apa pasal?Demokrasi Pancasila nyaris menjadi slogan.Faktanya, Demokrasi liberal yang jadi panutan.Ciri utama dalam demokrasi liberal adalah demokrasi yang berbasis pada popularitas dan uang.Dua hal yang terlanjur menjadi mitos bagi partai dalam mengejar kemenangan.Ironisnya, mitos ini dikuatkan secara scientific oleh para analis survey yang berbisnis di area politik ini.Praktek dan teori bersatu dan saling melengkapi untuk membuat demokrasi kita semakin parah sakitnya. Bahkan sudah sekarat.

Popularitas dan uang telah dengan sistematis menggantikan kebutuhan bangsa terhadap kapasitas dan integritas.Lahirlah kemudian orang-orang terkenal menjadi pemimpin minus kapasitas dan integritas. Nafsu berkuasanya lebih besar dari kemampuan dan moralnya.Kata Mc Cleland, “need for power” (kebutuhan untuk berkuasa) lebih dominan dari “need for achievement” (kebutuhan untuk berprestasi).Mereka adalah kelas “ordinary people” (orang-orang biasa) yang menempati posisinya “exceptional actors” (orang-orang hebat).Mereka bukan orang hebat, tapi holders of “exceptional position.”

Alat ukurnya bisa dilihat pada minimnya tingkat kemajuan bangsa dan banyaknya daftar nama pemimpin daerah dan anggota legislatif di KPK.Kepada mereka, tak ada yang bisa diharapkan untuk transformasi bangsa.Ciri mereka: pertama, gigih dalam melayani -dan menjadi petugas- partai. Kedua, sibuk cari modal untuk memperpanjang kekuasaan berikutnya. Ketiga, merawat pencitraan dengan program-program yang didesign khusus untuk menarik perhatian.

Mereka yang punya ciri di atas bukanlah orang-orang hebat, tapi para pecundang yang merampas posisinya orang-orang hebat. Orang hebat, menurut teori The Great Man-nya Thomas Carlyle, “always acts like a thunder.He storms the skies, while other are waiting to be stormed.” Orang hebat selalu seperti halilintar yang membelah langit, dan manusia yang lain hanya menunggu dia seperti kayu bakar.

Modal politik yang sangat besar, tak terjangkau oleh mereka yang hanya punya modal kepintaran dan moral.Demokrasi kita adalah demokrasi kaum elit, bukan demokrasi masyarakat miskin.Demokrasi yang menjadi area para pemodal untuk mempertaruhkan keberuntungan. Permainan uang begitu kentara, gegap gempita dan brutal.Dan, demokrasi kita telah lama menjadi “sarang perjudian”.

Praktek demokrasi yang sangat liberal ini melahirkan dua kelompok: pertama, kelompok otoriter.Menurut Everest Hagen, kelompok ini menerima keadaan sebagai bagian dari hidupnya.Sebagian justru mengambil keuntungan dengan modal popularitas dan uang.Mereka tahu, partai paling tidak tahan melihat dua “berhala” ini. Sebagian yang lain berjuang untuk menjadi populer dan punya uang. Sejumlah politisi seperti Setya Novanto dan Nazarudin dulunya hidup miskin.Kesadaran akan politik uang mendorong mereka harus beradaptasi dengan situasi politik yang ada: politik uang.Hasilnya? Mereka sukses masuk dalam struktur papan atas partai besar setelah tahu tempat mencari uang. Kalau akhirnya mereka berurusan dengan KPK, itu soal nasib. Masalah moral itu nomor sekian.

Kedua, kelompok inovatif.Situasi politik yang semakin tidak produktif akibat rusaknya praktek demokrasi liberal menyentuh hati nurani sejumlah anak bangsa.Mereka terus berupaya melakukan transformasi kebangsaan. “Selalu ada bintang di langit gelap.” Para tokoh di Majlis Pelayan Indonesia (MPI) di bawah asuhan Bachtiar Nasir, dan Masyarakat Madani di bawah kepemimpinan Ray Rangkuti, adalah beberapa diantara banyak pihak yang berjuang di area ini. Mereka berpolitik, tapi tidak ikut jadi kontestan.

Di tengah bangsa yang konsisten dan massif melahirkan para koruptor, menyadarkan betapa gejala ini bukan saja persoalan moral, tapi lebih pada sistem yang mesti dievaluasi. Demokrasi sarat uang bersumber dari sistem yang liberal dalam pemilu.Money politic menjadi wajah dominan dalam transaksi koalisi, pilihan calon, hingga pemungutan suara.Proses hulu sampai hilir yang melibatkan transaksi haram menjadi kegaduhan dan rusaknya proses politik ini.

KPK tidak akan pernah mampu mengurangi jumlah koruptor karena sistem yang memproduksi para koruptor lebih massif.Sistem itu bernama demokrasi liberal.Sebuah demokrasi yang menjadi sarang transaksi dan penyuapan. Keadaan ini harus diakhiri. Caranya?

Pertama, UU pemilu mesti dievaluasi dan direvisi, terutama menyangkut representasi pemilih yang melibatkan cost politik begitu besar.

Kedua, penegakkan hukum dan aturan dari hulu sampai hilir, terutama menyangkut soal money politik.

Ketiga, kewajiban fit and proper test dari lembaga independen terhadap semua calon legislatif dan ekskutif.Selama ini fit and proper test hanya berlaku untuk yudikatif dan tentara, seperti Jaksa, Hakim, Kapolri, KPK, panglima TNI dan lainya.Saatnya setiap bakal calon anggota DPR-DPRD, pimpinan daerah hingga calon presiden mesti ikut fit and proper test.Ini bertujuan untuk mencari calon terbaik dalam kapabilitas dan integritas.Partai hanya bisa mencalonkan orang-orang yang sudah mendapat rekomendasi dari lembaga ini.

Tiga langkah revolusioner ini mesti segera ditempuh agar demokrasi kita tidak mati rasa kalau tidak mau di bilang semakin sekarat.

Related posts

Barisan Oposisi Apresiasi Prestasi Dan Kinerja Haji Firin

Redaksi FocusNTB

Bersama Forkopimda Wabup KSB Sambut Kunjungan Tim Wasev TMMD Ke- 108 KSB

Redaksi FocusNTB

Polda NTB Ungkap Sindikat Narkoba antar Provinsi, Ditresnarkoba Amankan Satu Kilo Sabu Asal Aceh

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment