Focus NTB
HEADLINE NEWS

Roster Kerja PT. AMNT Dinilai Tidak Manusiawi Dan Menyepelekan Aspek Keselamatan Kerja

FocusNTB, Sumbawa Barat – Rencana penerapan roster kerja baru PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) akhir – akhir ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satu pemerhati sektor ketenagakerjaan di Sumbawa Barat Heri Supriadi menyampaikan rasa keprihatinan dengan kondisi karyawan dengan keputusan perusahaan tanpa melalui proses pertimbangan dengan memperhatikan semua aspek baik dari aspek keselamatan kerja akibat penerapan roster kerja maksimum 8-2-2 ini, pada yang sisi lain perusahaan juga semestinya memperhatikan dampak psikis bagi karyawan yang tidak dapat bertemu dengan keluarga selama 8 Minggu hari kerja ditambah dengan 2 minggu masa karantina (isolasi).

Ditambahkan pula bahwa dirinya banyak mendapatkan pengaduan dari karyawan baik pengaduan secara langsung bertatap muka maupun melalui akun pribadi di media sosial. Untuk itu dirinya mendorong perusahaan untuk melakukan kajian dari semua aspek (secara komprehensif) baik dari kesesuaiannya dengan regulasi yang ada. Ungkap Bung Heri Supriadi yang mantan Ketua salah satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Sumbawa Barat kepada FocusNTB, Kamis (25/6/2020).

Berikut wawancara eksklusif Redaksi FocusNTB dengan sosok yang sederhana ini.

Redaksi: Apakah secara normatif roster kerja ini diperbolehkan atau bagaimana?

Heri Supriadi: Sebelum saya menjawab ini ke arah sana diperbolehkan atau tidak, sebelumnya saya ingin menerangkan bahwa di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 234 Tahun 2003 tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu, di dalam Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Daerah Tertentu adalah “Daerah Operasi Kegiatan Perusahaan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Daerah Terpencil dan atau Lepas Pantai”. Penekanan Pada Pasal 1 ayat 5 Kepmenaker 234 Tahun 2003 ini yakni pada daerah terpencil dan atau Lepas Pantai. Apakah Perusahaan PT. AMNT memenuhi klausul ini atau tidak? Lebih khusus pada sektor pertambangan umum silahkan lihat dan dikaji Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 15 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Daerah Operasi Tertentu adalah Lokasi Tempat Dilakukan Eksplorasi, Eksplotasi dan atau Pengapalan Hasil Tambang, jika dicermati secara mendalam, daerah operasi PT.AMNT di batu hijau tidak dapat dikatakan masuk dalam kategori/kriteria daerah operasi tertentu sebagaiamana dimaksud dalam Permenaker 15 Tahun 2005 ini.

Redaksi: Apakah dengan pemberlakuan roster kerja 8-2-2 adakah ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan?

Heri Supriadi: Saya sudah mendengar bahwa dalam penerapan roster kerja 8-2-2 ini ternyata pemberlakuan jam kerja bervariatif antara 12,5 jam kerja dan 13,5 jam kerja per hari, artinya pemberlakuan jam kerja 12,5 jam kerja sampai 13,5 jam kerja perhari tidak dapat lagi dikatakan dengan Jam Kerja Regular. Maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 78 ayat 1 (a) dijelaskan “Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaiamana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 HARUS memenuhi syarat; (a) Ada Persetujuan Pekerja/Buruh yang Bersangkutan. Perusahaan sebelum menerapkan kebijakan roster kerja baru ini semestinya telah memiliki persetujuan dari pihak pekerja/buruh dan atau setidak tidak perusahaan mendengarkan aspirasi dari para pekerja/buruh.

Redaksi: Terkait dengan kebijakan perusahaan dalam menerapkan system roster kerja 8-2-2, apakah ini by design atau strategi perusahaan untuk mengurangi komposisi pekerja lokal?

Heri Supriadi: Saya tidak ingin masuk pada konteks itu, biarlah nanti rekan dari Pengawas Ketenagakerjaan atau dari rekan mediator yang akan mengkaji (menganalisa) apakah terdapat upaya untuk mengurangi tenaga kerja lokal atau tidak. Karena itu bukan kapasitas saya untuk menilainya (menjudge).

Redaksi: Apa yang ingin di dorong oleh Bung Heri Terkait Penerapan Roster Kerja Baru (8-2-2) ini atau opsi yang lain?

Heri Supriadi: Sebenarnya Sistem Roster Kerja Maksimum Seperti 10:2 atau 8-2-2 bukanlah sesuatu yang mutlak karena masih terdapat opsi opsi sistem roster kerja yang dapat dipilih oleh pihak perusahaan, pada Kepmenaker No: 234 tahun 2003 bagi perusahaan yang tidak menerapkan sistem Roster Kerja Regular sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf (a) dan (b), maka perusahaan dapat memilih yakni opsi huruf (c) sampai dengan huruf (n), misalkan skema kerja (mingguan) 4:2 atau 6;2 atau 6;3 tanpa memaksakan menerapkan Sistem Roster Kerja Maksimum 8-2-2 dengan waktu kerja 13 jam per hari, tentu sangat riskan yang berdampak pada keselamatan kerja.

Redaksi: apa titik berat atau pesan yang ingin disampaikan oleh bung Heri selaku pemerhati di sektor ketenagakerjaan baik kepada perusahaan dan Pemerintah Daerah?

Heri Supriadi:
Pertama.
Saya berharap dan mendorong agar pihak perusahaan dan unsur pekerja/buruh duduk bersama berunding (berdialog) untuk mencari solusi (jalan keluar) tentu didalamnya dengan mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan serta dampak bagi pekerja itu sendiri, karena walau bagaimana pun di dalam asas ketenagakerjaan (hukum perburuhan) bahwa antara perusahaan dan pekerja itu adalah mitra yang harus didudukan setara dan sejajar.

Kedua.
Sebenarnya pada konteks ini adalah menjadi tugas ranah dari pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini kewenangannya di bawah Pemerintah Propinsi NTB namun saya melihat rekan Pengawas Ketenagakerjaan sampai saat ini tidak menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya (absen), justru yang hadir dalam persoalaan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Mediator Hubungan Industrialnya dimana kita ketahui bahwa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dengan mediatornya sangat terbatas.

Ketiga.
Terakhir harapan khusus saya sampaikan kepada yang terhormat rekan rekan yang sampai dengan hari ini masih aktif sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh agar lebih pro aktif mendengarkan aspirasi dan keluhan rekan pekerja/buruh.(Kf)

Related posts

Pemda Sumbawa Barat Izinkan Kembali Operasi Transportasi Ke Luar Daerah

Redaksi FocusNTB

Membangun Pilkada Yang Bersih di Tengah Pandemi

Redaksi FocusNTB

Update Data Covid-19 NTB Per 22 April 2020.

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment