Focus NTB
HEADLINE OPINI

Memberangus Pragmatisme Politik

Oleh Hendry Kusnadi (penulis adalah Dirut Komunitas Kajian Kebijakan Publik (K3P)

Saya tergelitik membaca komentar salah seorang politikus kita bahwa: “calon tunggal maupun kotak kosong adalah cerminan demokrasi yang sehat juga. Pun begitu sudah diatur dalam konstitusi pula , jadi tak ada ruang perdebatan lagi “. Tulisnya membalas sebuah status seorang teman yang menulis bahwa :” calon tunggal dan kotak kosong adalah sebuah kemerosotan demokrasi”.

Sepintas komentar politikus kita ini sepenuhnya benar dan pandangan teman kita diatas juga tak sepenuhnya salah bila melihat kecenderungan maraknya calon tunggal dan kotak kosong pada musim pilkada 2020 ini. Saya ingin mengajak pembaca sekalian berselancar mengikuti pusaran gelombang yang saya sebut “Pragmatisme Politik”

KPU RI mencatat, ada sembilan calon tunggal dari 101 daerah di Pilkada 2017 atau meningkat tiga kali lipat dari Pilkada 2015. Kemudian pada Pilkada 2018, ada 16 calon tunggal dari 171, meningkat hampir dua kali lipat dari Pilkada 2017. Kalau meningkat dua kali lipat bisa 30-an calon tunggal di Pilkada 2020,” Releasnya. Dan untuk Pilkada 2020 ini akan digelar di 270 daerah pemilihan.

Bila melihat trend calon tunggal yang terus meningkat ini, bukan karena tidak punya alasan tapi justru punya seabrek argumen yang ingin “membenarkan” munculnya calon tunggal ini yang kebanyakannya datang dari petahana salah satunya itu tadi seperti komentar politikus kita diatas.

Fenomena calon tunggal di sebuah daerah pemilihan selalu disertai dengan gelagat upaya memperpanjangz kekuasaan petahana atau dinasti politik. Selain itu, fenomena calon tunggal juga selalu dibarengi dengan fenomena kompaknya dukungan dari hampir seluruh partai politik yang ada di daerah pemilihan tersebut.

Dorongan untuk memperpanjang atau mempertahankan kekuasaan mungkin merupakan insting alamiah manusia sebagai makhluk politik. Sah saja, tidak melanggar hukum, apabila ada petahana yang mencalonkan kembali dirinya atau kerabatnya dalam pemilihan berikutnya.

Namun, mengapa hanya ada calon tunggal di sebuah daerah pemilihan? Itulah soalnya.

Seperti anggapan teman kita diatas, fenomena calon tunggal dalam Pilkada tersebut melukai ruh demokrasi: tidak hadirnya partisipasi dan opsi politik. Benar bahwa pemilih bisa memberikan suaranya ke kotak kosong jika tidak ingin memilih sang calon tunggal pada hari pemungutan suara. Namun memberikan suara kepada kotak kosong bukanlah bentuk partisipasi politik yang nyata untuk terlibat dalam mengelola kekuasaan karena jelas kotak kosong bukanlah opsi politik.

Calon tunggal bisa saja dianggap lumrah, andai jumlah pemilih sangat sedikit dalam sebuah pemilihan. Namun kondisi masyarakat kita tidaklah demikian. Itu sebabnya kita perlu waspada melihat kecenderungan meningkatnya jumlah daerah pemilihan dengan calon tunggal.

Pun demikian fenomena kotak kosong adalah problem turunan dari meluasnya praktik kekuasaan oligarki. Karenanya ia merupakan respons atas kebuntuan politik elektoral yang dinilai tidak mengalami perubahan berarti. Pilkada terus dihelat, namun yang berkuasa hanya mereka yang selama ini berada dalam episentrum oligarki. Akhirnya, aktor-aktor politik baru sulit memasuki arena kekuasaan, kecuali harus bersedia bergabung dalam barisan para elite predatoris.

Bila dicermati maka pihak yang harus paling bertanggung jawab atas kecenderungan meningkatnya calon tunggal adalah partai politik (Parpol). Sangat kecil kemungkinan calon tunggal hadir jika setiap partai politik mempunyai kader unggul yang bisa dicalonkan dalam pemilihan. Parpol yang ada masih gagal dalam melakukan kaderisasi.

Kegagalan melakukan kaderisasi itu pun saling berkait dengan kecenderungan Parpol untuk mengutamakan pragmatisme politik. Sungguh mengherankan bahwa Parpol masih sering memilih jalan pragmatisme itu.

Padahal, dalam pragmatisme politik, tawar menawar politik -dalam kerangka pengelolaan kekuasaan demi kehidupan bersama yang lebih baik- bisa dengan mudah terpeleset menjadi tindakan transaksional jangka pendek yang hanya menguntungkan elite Parpol saja.

Dengan begitu pragmatisme politik sebetulnya menggerogoti tiang utama yang memberikan alasan berdirinya sebuah Parpol. Suatu Parpol berdiri, pertama-tama, karena keinginan kuat untuk menempuh atau mewujudkan visi politik yang berbeda dengan Parpol yang lain.

Jika ketidakmampuan Parpol dalam kaderisasi dan kecenderungan mengutamakan pragmatisme politik tersebut tetap berlanjut, maka demokrasi kita -cepat atau lambat- akan mengalami kebangkrutan.

Kondisi ini harus dibenahi dengan saksama agar kehidupan bersama kita terjaga dalam pengelolaan kekuasaan yang baik. Oleh karenanya untuk memberangus pragmatisme politik, kita mungkin harus bermimpi tentang kemungkinan beberapa parpol yang kemudian melepaskan diri dari dilingkaran petahana lalu membuat barisan sendiri sebagai lawan tanding agar tak muncul calon tunggal apalagi kotak kosong. Masih ada waktu dua bulan lagi sebelum pendaftaran pencalonan untuk membangunkan mimpi kita menjadi sebuah kenyataan.

Related posts

Peletakan Batu Pertama Masjid di Desa Talonang, Bupati: Mari Makmurkan Masjid

Redaksi FocusNTB

Hadapi Pilkada 2020, Bawaslu KSB Gelar Rapat Kerja Tekhnis

Redaksi FocusNTB

Bersama Forkopimda Wabup KSB Sambut Kunjungan Tim Wasev TMMD Ke- 108 KSB

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment