Focus NTB
NEWS OPINI Uncategorized

Membangun Pilkada Yang Bersih di Tengah Pandemi

(Catatan dari acara Diskusi Pilkada, 1 Agustus 2020)

Oleh Hendry Kusnadi
(Dirut Komunitas Kajian Kebijakan Publik (K3P)

Oleh banyak kalangan tema di atas cukup menarik dan telah didiskusikan dengan baik pada hari Sabtu kemarin, 1 Agustus 2020 di Rumah Kebun Taliwang bersama pembicara kunci yaitu Ketua Bawaslu Sumbawa Barat, Karyadi SE, Komisioner KPUD Sumbawa Barat, Denny Wan Putra S. Pd dan Ketua KNPI Sumbawa Barat, Trisman, MP. Yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ASN dan beberapa dari aparatur desa /kelurahan.

Menariknya dimana? Bila dimaknai lebih mendalam, ” peran pengawas pemilu (Bawaslu) menjadi strategis, namun dalam kondisi dan situasi yang sulit tantangan semakin kompleks. Kuncinya dibutuhkan komitmen, kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi dari semua pihak, ungkap Agusfian Agung yang merupakan salah seorang anggota DPRD Sumbawa Barat yang turut hadir mewakili unsur tokoh masyarakat.

Selain itu, Denny Wan Putra, S. Pd juga men jelaskan bahwa ketersediaan anggaran dan fasilitas serta dukungan teknologi yang memadai pun menjadi syarat tidak hanya bagi penyelenggara pemilu di tengah pandemi Covid-19 tetapi bagi calon/tim kampanye dan juga pemilih sangat menentukan. Instrumen hukum harus pasti dan disiapkan untuk mengantisipasi berbagai hal yang diluar perkiraan. Faktor penyebaran virus yang sudah terkendali penyebaran dan penanganannya sangat signifikan mempengaruhi proses Pilkada”.

Sementara Ketua Bawaslu menilai bahwa pelanggaran protokoler terkait pandemi itu bukanlah ranah yang harus diawasi oleh Bawaslu tapi merupakan tanggung jawab gugus tugas yaitu pemerintah itu sendiri tapi apabila pelanggaran dilakukan oleh internal petugas Bawaslu baru kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan protap Bawaslu karena memang dalam menjalankan tugas ada batasan, – batasan yang menjadi standar di masa Covid 19 ini.

Adapun dari kaca mata Trisman, MP melihat bahwa eforia demokrasi ini semestinya tidak boleh terpaku karena pandemi. Proses Pilkada harus berjalan semestinya dengan terobosan dan inovasi baik penyelenggaraan maupun pengawasan. Sehingga perlu kolaborasi dan duduk bersama antara Bawaslu, KPU dan NGO sebagai perwakiilan masyarakat untuk menemukan inovasi-inovasi yang mampu menjawab tantangan pilkada di tengah Pandemi ini.

Nah oleh karena itu, saya sependapat karena , konsep Pilkada di masa Covid-19 yang diharapkan ialah pilkada yang bersih. Konsep Pilkada Bersih ialah adanya kepastian jaminan kualitas dan integritas pemilihan pemimpin baik aspek proses maupun hasilnya. Dalam konteks ini pilkada bersih dari pelanggaran, kecurangan, menjunjung tinggi prinsip etis pemilu jujur dan adil (free and fair election), akuntabel dan transparan. Parameter penting yang harus diperhatikan ialah protokol pemilu demokratis, transparan dan akuntabel.

Jangan sampai Pilkada di masa pandemi Covid-19 malah akan melahirkan endemi atau bahkan pandemi oligarki yang justru akan menodai daulat rakyat (demokrasi) dan daulat hukum (nomokrasi). Kalau ini yang terjadi maka konstitusionalitas Pilkada di masa Pandemi Covid-19 akan bermasalah dan malah akan bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Akhirnya semua itu berpulang kepada kita, khususnya kepada KPU yang diberikan mandat kewenangan dalam Perppu, untuk melanjutkan atau menunda kembali Pilkada. Bila KPU menilai keadaan atau situasi Covid-19 akan berpotensi membahayakan, KPU harus bijaksana dan tegas menundanya demi keselamatan dan kesehatan rakyat banyak serta untuk menjaga konstitusionalitas Pilkada itu sendiri. Semoga saja Pilkada yang bersih dapat terwujud dengan baik dan benar.

Related posts

1071 Orang KSB, Daftar Kartu Pra Kerja.

Redaksi FocusNTB

Bawaslu KSB Gelar Bimtek Daring, Percepat Proses Pelaporan

Redaksi FocusNTB

Tidak Ada Perubahan, Tarif Kendaraan Umum Masih Normal

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment