Focus NTB
HEADLINE OPINI

Ada Apa Dengan UU Omnibuslaw? Ada Apa Dengan DPR?

Oleh         : Baiq Sri Andriani
Prodi        : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Pengesahaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadikan mahasiswa unjuk rasa karena isi dari UU Cipta Kerja yang menibulkan kontaraversi. Mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law undang-undang cipta kerja di depan gedung DPR.

Aksi ini juga menarik perhatian para buruh diberbagai daerah karena dinilai isi dari UU Cipta Kerja yang tidak berpihak sama sekali kepada masyarakat justru merugikan masyarakat.

Di tengah pandemi covid 19 ini berbagai Negara masih fokus melawan covid 19 akan tetapi Indonesia malah fokus ke UU cipta kerja, DPR yang tergesa- gesa mengetuk palu untuk mengesahkan undang-undang justru menibulkan kecurigaan karena nilai terburu-buru tanpa memikirkan hak-hak buruh dan masyarakat malah justru hanya mementikan kepentinag investor diatas kebutuhan pekerja. Pengesahan UU cipta kerja ini langsung beredar di kalangan masyarakat dan mahasiswa dan menibulkan kontraversi bagi para buruh dan masyarakat terkait isi dari UU Cipta Kerja tersebut. klaster ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja Omnibus Law banyak mendapat kritikan karena dinilai merugikan pihak buruh merasa bahwa hak-hak mereka dalam UU ketenagakerjaan akan semakin berkurang jika UU Cipta Kerja ditekan pemerintah dan diberlakukan.

Harusnya pemerintah perlu meninjau ulang terkait UU Cipta Kerja yang menibulkan diskriminasi gender dan lingkungan, membahas undang-undang yang menyakut aturan hidup orang banyak.

Adapun poin-poin kontroversi dari UU Cipta Kerja Omnibus Law antara lain :

Pengahapusan upah minimum

Upah minimum tidak akan ditetapkan lagi secara nasional, melainkan oleh gubernur, selain itu pemberian upah juga akan dilakukan dengan sistem pengaturan per jam.

READ  Delegasi Polda dan Pemprov NTB Diberangkatkan ke Italy untuk Study Banding Tekhnik Pengamanan Event Internasional

Penghapusan pekerja kontrak

Dengan dihapusnya pekerja kontrak, maka tidak ada lagi aturan mengenai batasan karyawan kontra.

Waktu 6 hari kerja

Waktu istirahat wajib diberikan kepada karyawan setelah 4 jam bekerja paling sedikit 30 menit, selain itu perusahaan juga wajib memberikan istirahat mingguan selama 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu.

Pemutusan hubungan kerja ( PHK ) lebih mudah

Ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) pada karyawan maka pihak perusahan wajib memberikan pesangon, namun berbedan dengan UU Cipta Kerja yang dimana jumlah pesangon yang diberikan lebih sedikit dari aturan yang telah ada sebelumnya.

Masuknya tenaga kerja asing ( TKA )

UU Cipta Kerja mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dan mendapatkan izizn tertulis dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.(*)

 

Related posts

Camat Taliwang Turut Berduka Cita Atas Berpulang Kerahmatullah Malik Salim Staf Khusus Gubernur NTB

Redaksi FocusNTB

Dirut Perumda Bintang Bano Pastikan Pasokan Air Lancar Selama Ramadhan

Redaksi FocusNTB

Ketua MOI KSB Sarankan PT Amman Mineral, Program Beasiswa Perusahaan Sasar Jebolan BLK

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment