Focus NTB
HEADLINE NEWS SUMBAWA

Dewan Riyadi Pimpin RDPU Komisi II, Bahas Ketersediaan Pupuk dan Bibit Petani

Dewan Haji Riyadi, SE : “Langkahnya pupuk bersubsidi berimbas pada mahalnya biaya yang harus ditanggung petani pada setiap masuk musim tanam, mulai dari berkurangnya volume produksi petani dan berdampak hingga menurunnya pendapatan petani”

FocusNTB, Sumbawa Barat – Persoalan ketersedian pupuk dan bibit untuk petani hampir terjadi setiap tahun di Kabupaten Sumbawa Barat. Merespon persoalan tersebut, Komisi II DPRD KSB langsung menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), Selasa (27/12/2020)

RDPU tersebut melibatkan Dinas Pertanian, BPP, KTNA dan Distributor Pupuk terkait persiapan musim tanam serta memastikan ketersediaan Bibit dan Pupuk yang cukup bagi petani. Dalam Rapat Dengar Pendapat umum tersebut dipimpin oleh Haji Riyadi, SE selaku Sekretaris Komisi II.

” Setelah mendengar pemaparan terkait pupuk, kami menyimpulkan bahwa masalah kelangkaan pupuk subsidi di setiap musim tanam adalah masalah klasik yang setiap tahun terjadi dengan segala konsekuensinya. Hal ini berimbas pada mahalnya biaya yang harus ditanggung petani pada setiap masuk musim tanam, mulai dari berkurangnya volume produksi petani dan berdampak hingga menurunnya pendapatan petani” ucap Sekretaris Komisi II H.Riyadi, SE kepada media ini melalui via WhatsApp, Rabu pagi (30/12/2020).

Nampak Haji Riyadi, SE Sekretaris Komisi II ditengah memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Dinas Pertanian

Menurut Haji Riyadi sapaan akrab legislator asal Jereweh ini, Komisi II DPRD merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah daerah, Distributor dan kelompok tani yakni, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian KSB harus menjamin ketersediaan bibit dan pupuk yang dibutuhkan petani sesuai kuota.

” Melihat kondisi hasil pantauan lapangan, saat ini terjadi kelangkaan pupuk subsidi di tingkat pengecer, Oleh karenanya Komisi II meminta Dinas Pertanian dan Distributor untuk dapat menuntaskan persoalan kelangkaan pupuk subsidi pada minggu pertama Januari 2021,” ujar Haji Riyadi yang juga Politisi PAN itu.

READ  Bupati KSB Terima Kunjungan Danrem 162/WB

Politisi PAN melanjutkan, bahwa Dinas Pertanian selaku leading sektor harus memiliki konsep perencanaan strategis dalam persiapan memasuki musim tanam, Sehingga isu kelangkaan pupuk subsidi tidak terjadi lagi di setiap musim tanam pada tahun 2021 dan seterusnya.

Tambah Haji Riyadi yang dikenal vocal ini, diperlukan pengawasan optimal dalam pendistribusian bibit dan pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian, Inspektorat dan Komisi II DPRD agar segala persoalan terkait pendistribusiannya dapat dipetakan dan dieksekusi secara cepat dan efektif.

Nampak Haji Riyadi, SE Anggota Dewan Asal Jereweh ini sangat tegas dan serius membahas masalah kelangkaan pupuk petani

“ Penting untuk mengintensipkan sosialisasi terkait kuota dan penyuluhan tentang pola pupuk berimbang antara 3 jenis pupuk yang ada (Urea, MPK dan ZA), agar produksi maksimum perhektar lahan dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Kembali ia menegaskan agar Dinas Pertanian memaksimalkan peran penyuluhan di semua BPP Se-KSB, terutama terkait dengan penggunanan pupuk organik. Penetapan zona pendistribusian pupuk menjadi 3 zona, dimana tiap-tiap zona ditangani oleh 1 distributor.

Pembagian zona yaitu, Zona I meliputi Kecamatan Taliwang, Brang Ene dan Kecamatan Bang Rea, Zona II meliputi Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano dan Zona III meliputi Kecamatan Jereweh, Maluk dan Kecamatan Sekongkang.

Dalam RDPU tersebut dihadiri Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi II DPRD KSB, Dinas Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian se —KSB (BPP), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Distributor Pupuk se-KSB.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat Suhadi, S.P., M.Si

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian KSB, Suhadi, S.P., M.Si menyampaikan bahwa Dinas Pertanian sangat mengapresiasi inisiatif Komisi II DPRD KSB. Karena melalui forum itu kami bisa menjelaskan panjang lebar apa permasalahan sebenarnya yang terkait dengan ketersediaan dan distribusi pupuk di KSB.

READ  Ummi Rohmi : PPKM Berbasis Desa Harus Disukseskan

” Dinas Pertanian KSB juga akan memperhatikan semua rekomendasi dan masukan dalam rapat tersebut. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan sehingga masalah kelangkaan pupuk di KSB bisa diatasi”, tutup Suhadi dengan lugas. (FN-Kief)

Related posts

GUBERNUR DAN MENKO PMK SERAHKAN 65 RIBU RUMAH UNTUK KOBAN GEMPA DI NTB

Redaksi FocusNTB

Pendamping PKH Bertujuan Entaskan Kemiskinan

Redaksi FocusNTB

Kasdim 1607/Sumbawa Pimpin Langsung Gerakan Jaga Alam Dan Air

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment