Focus NTB
LOMBOK OPINI

Gubernur NTB Tegas Mempebaiki Hutan (Jawaban atas tuduhan Ketua STN NTB)

Oleh : Satkar Umara

Penulis adalah aktivis lingkungan, dan pernah tergabung dalam LMND Makassar-Sulsel.

Moratorium Penebangan dan peredaran Hasil Hutan Kayu di NTB yang baru-baru ini adalah upaya Pemerintah Provinsi menghentikan sementara seluruh aktivitas penebangan oleh pemegang izin pemanfaatan hasil hutan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, poin yang saya rasa sebagai bentuk kepedulian yang nyata dari gubernur agar hutan bisa menyelamatkan kita dan sekaligus melindungi kita agar banjir tidak meluap di pemukiman warga.

Beberapa poin penting dalam moratorium itu antara lain, menghentikan sementara seluruh kegiatan penebangan, peladangan dan pembukaan lahan oleh masyarakat di luar kawasan hutan. Saya rasa ketika ada tudingan bahwa gubernur berkonspirasi dengn investor untuk memberi jalan bagi tambang, itu sangat mengada-ada dan ingin menciptakan kagaduhan yang sarat dengan kepentingan lain, karena kita tahu, bahwa upaya gubernur untuk membangun NTB sangat terlihat nyata dari kebiasaannya yang senang berdiskusi langsung dengan rakyat dalam hal pembangunan dan Perbaikan ekonomi. Di sisi lain, soal izin pengelolaan tambang mineral dan batubara adalah kewenangan pemerintah pusat lewat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengenai catatan dan statement Serikat Tani Nasional (STN) NTB sekaligus sebagai Pokja Perhutanan Sosial yang di SK-kan Oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI sejak tahun 2017 melalui dirjen PSKL, ada 868 jumlah Desa yang ada di Provinsi NTB yang tinggal di kuku Hutan, yang bergantung Hidupnya di dalam kawasan hutan sudah puluhan tahun lamanya. Sementara perusahaan besar yang membabat Hutan secara ilegal tidak ditindak secara tegas, sehingga kebijakan ini menuai kritikan dari para petani yang tinggal di kuku hutan yang sekarang sedang memperjuangkan legalisasi akses lahan didalam pengelelolaan Hutan Produksi.

READ  Buka Lombok Food Festival, Bunda Niken Dorong Semangat Enterpreneur Perempuan

Sementara perusahaan besar yang mengantongi izin penguasaan hutan tidak ditindak tegas. Bagi penulis, memfungsikan hutan sesuai kebutuhan ekonomi masyarakat sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja pelaksanaan dari petugas Dinas LHK dan KPH di NTB tidak tanggap apa yang menjadi Program Perhutanan Sosial. Saya rasa moratorium Gubernur NTB tidak bertentangan dengn SK kementerian kehutanan, justeru gubernur mempertegas SK menteri tersebut. Dan bila dikatakan Gubernur NTB memberi izin bagi perusahan-perusahaan besar, kenapa ditunjukan buktinya? Hutan yang mana yang dimaksud? Perusahaan mana yg dimaksud? Jangan Sampai ketua STN mengada-ada.

Menurut Irfan Sebagai Ketua STN NTB, Harusnya yang ilegal dilegalkan sesuai UU yang Berlaku, dan dibimbing serta diajarkan tata pengelolaan yang baik dan benar agar tidak menyalahkan yang telah terjadi.
Ini lebih Statmen yg sangat keliru, karena kalau kita mau melegalkan sesuatu yang ilegal itu merupakan kejahatan konstitusi, gubernur tegas soal ilegal logging adalah soal kejahatan kemanusiaan yg harus segera kita selesaikan, soal memperbaiki hutan NTB bukan saja soal yg harus di selesaikan oleh gubernur, tapi tanggung jawab bersama dan yang harusnya yang kita lakukan ialah bermusyawarah, bukan sekadar menuduh.

Selain itu, statement Ketua STN NTB yang mengatakan bahwa proyek pengadaan bibit jagung di Dinas Pertanian Propinsi NTB miliaran Rupiah cukup besar menguras anggaran Negara. Semakin bertambah dan progres itupun indikasinya tidak berkualitas, dan kalaupun ada yang berkualitas itu diperjual belikan di kalangan petani.

Pernyataan ini lebih keliru dan tidak paham aturan, pengadaan bibit jagung ialah program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi hanya mendistribusi sesuai luas lahan dan jumlah petani. Pemerintah Provinsi sangat tegas ketika mensosialisasikan untuk tidak menanam jagung di kawasan hutan.

READ  Hubungan Emosional Kerajaan Belgia Dan Kesultanan Sumbawa

Begitu juga dengan Proyek penghijauan di Dinas Lingkungan Hidup sampai hari ini sedang dilakukan dengan menanam pohon produktif di setiap tahun. Dua kali dalam setahun gubernur mencanangkan tanam pohon dengn mengajak Muspida, Muspika dan elemen-elemen masyarakat.

Related posts

Selundupkan Sabu dari Batam, Dua Pemuda Diringkus Polda NTB

Redaksi FocusNTB

Event World Superbike Mandalika Mampu Menyerap 8.000 Tenaga Kerja

Redaksi FocusNTB

Menyongsong WSBK Mandalika, NTB Perketat Penerapan Prokes

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment