Focus NTB
HEADLINE NEWS POLITIK

DPC PDI-P KSB Tolak Impor Beras, Stok Pangan Dalam Negeri Cukup

Kaharuddin Umar Ketua DPC PDI-Perjuangan Sumbawa Barat

FocusNTB, Sumbawa Barat — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat melakukan impor 1 juta ton beras akhir Maret ini. Pasalnya, stok pangan dalam negeri cukup baik dan kebijakan tersebut dinilai dapat merugikan petani.

Menurut Kaharuddin Umar Ketua DPC PDI Perjuangan KSB, Pemerintah Pusat melalui Menteri Perdagangan agar mempertimbangkan kembali kebijakan impor beras ditengah petani panen raya.

” Saya menolak keras kesepakatan impor beras ini, tolong nasib petani harus didahulukan dan diprioritaskan karena petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini,” tutur Kaharuddin Umar yang ditemui media ini dalam rapat di sekretariat DPC PDI Perjuangan Sumbawa Barat, Rabu (24/3/2021).

Lanjut Kaharuddin Umar, Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, sebaiknya fokus membangun kedaulatan pangan di dalam negeri karena Indonesia memiliki sumber pangan melimpah dan belum saatnya melakukan impor beras.

” Sebentar lagi kita panen raya, sehingga belum waktunya pemerintah impor beras, dikarenakan stok pangan kita lebih dari cukup,” jelas Kaharuddin Umar yang juga Ketua DPRD KSB.

Ia juga menyampaikan, sehingga antara Bulog, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus memiliki data yang sama dalam menyimpan atau sebagai khazanah data pertanian dan data ketahanan pangan.

” Bulog harus ditingkatkan peranan dan fungsinya dalam regulasi untuk ketahanan pangan. Karena lembaga ini, satu-satunya yang mempunyai perangkat infrastruktur dari pusat sampai ke tingkat desa,” imbuhnya.

Terakhir Kaharuddin Umar menjelaskan, saat ini Sumbawa Barat tidak pernah kekurangan stok beras dan hal ini dibuktikan dengan hasil panen Sumbawa Barat selalu dalam kondisi surplus.

” Yang seharusnya diproteksi pemerintah melalui menteri perdagangan adalah melakukan pengontrolan harga gabah pada saat petani masuk musim panen,” pungkas Kahar akrab disapa.

READ  Setelah Brang Ene, Kini Brang Rea Deklarasi Tuntas Pilar 4 Dan 5 STBM

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia dan Thailand berencana menandatangani perjanjian impor beras satu juta ton pada akhir Maret 2021. Penandatangan akan dilakukan pada pekan terakhir bulan ini, dengan isi perjanjiannya terkait pasokan beras Thailand ke Indonesia. Perjanjian antara kedua negara berlaku untuk pasokan impor satu juta ton beras dan dalam durasi empat tahun.(FN/Kf)

Related posts

Kunjungan Silaturrahmi Danlanud ZAM di Mantar KSB

Redaksi FocusNTB

Wagub NTB Harapkan Pers Jadi Garda Terdepan Tangani Covid-19

Redaksi FocusNTB

Wabup Fud Pantau Proses PTM di Sejumlah Sekolah

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment