Focus NTB
HEADLINE LOMBOK NEWS

Terkendala Covid-19, Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Belum Bisa Dipastikan

Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian

FocusNTB, Mataram – Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, menegaskan sampai dengan saat ini pemerintah belum memutuskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia. Termasuk tentang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa yang merupakan pemekaran dari Provinsi NTB

Hal tersebut disebabkan karena terkendala masalah keuangan negara yang masih terdampak pandemi Covid-19.

“Belum ada, karena pemekaran DOB itu problemnya keuangan,” ucap Mendagri kepada sejumlah awak media usai memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dihadiri Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah dan Wakilnya, Hj Sitti Rohmi Djalilah, di Pendopo Gubernur NTB, di Mataram, Sabtu.

Menurutnya, saat ini di Kementerian Dalam Negeri terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah. Namun, tak satupun disetujui pemerintah untuk menjadi DOB.

“Mengingat situasi keuangan negara saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid-19,” beber Mendagri.

Ia melanjutkan, memang pernah ada skenario 2019 akan dibuka dengan skala prioritas. Tapi kita tidak menyangka ada pandemi COVID-19, sehingga membuat penerimaan negara menjadi menurun tidak sesuai target dan belanja kita naik.

“Akibatnya terjadi devisit dengan gab di atas lima persen. Dalam kondisi seperti ini tentu prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum bisa dilakukan,” jelasnya.

Masih keterangan Mendagri, pemekaran DOB bisa saja dilakukan bila pandemi Covid-19 berakhir, namun tentunya bila pendapatan negara kembali stabil. Artinya, pendapatan negara lebih besar dan belanja juga surplus.

“Kalau pendapatan lebih besar dan belanja surplus maka kita akan lakukan DOB itu,” ucapnya dia.

Meski belum ada pemekaran DOB, dia menilai, pemekaran DOB bagus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan sebuah wilayah, namun tentunya semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan negara yang cukup.

READ  DPC PDI-P KSB Bersihkan Pesisir Pantai Balad, Memperingati Bulan Bung Karno

“Kalau tidak ada uang, jangan. Yang jelas kita lihat nanti sama-sama, dan kita tidak bisa memberikan jaminan kapan DOB bisa disetujui karena semua itu tergantung situasi pandemi Covid-19 sehingga ekonomi bisa kembali pulih seperti biasa,” ulasnya.

Sebelumnya, pemerintah kabarnya akan mengesahkan 8 provinsi baru yang sudah diloloskan dalam pembahasan pada tahun 2013 lalu. Adapun 8 Provinsi yang lolos antara lain, Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepualauan Nias, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.(Fn-If)

Related posts

Wagub Ajak Seluruh Pihak Lebih Optimal Lestarikan Rinjani

Redaksi FocusNTB

Bupati KSB jadi Narasumber Diskusi Panel Kegiatan SNV Wash Forum

Redaksi FocusNTB

Buka Lombok Food Festival, Bunda Niken Dorong Semangat Enterpreneur Perempuan

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment