Focus NTB
HEADLINE OPINI

Memasyarakatkan Kembali Semangat Gotong royong, dalam Teori dan Praktek di Kabupaten Sumbawa Barat

*Oleh : Satriawan, S. STP

*Penulis adalah Mahasiswa Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

Masih dalam suasana bekerja dari rumah bagi pekerja kantoran, belajar dari rumah bagi anak sekolahan, penulis mencoba merangkai kata demi kata dalam membahasakan keadaan yang ada di sekitar, serta penelahaan terhadap kebijakan yang di ambil oleh para pengambil kebijakan, sehingga lahir lah goresan ini dalam momentum Ramadhan Kariem.

Dalam suasana pandemi Covid 19 seperti kita rasakan saat ini, yang telah melanda seluruh negara bahkan dunia, telah menyebabkan berbagai masalah-masalah baru, baik dari aspek kesehatan itu sendiri, ekonomi, social masyarakat, politik dan pariwisata. Dari aspek kesehatan masyarakat yang kita lihat saat ini menimbulkan berbagai asumsi dan pendapat dari masing-masing kalangan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat dari berbagai kelas umur, profesi atau pekerjaan. Dari kalangan tenaga medis yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan seperti di Puskesmas, Rumah Sakit, dan unit lainnya jelas sangat mempercayai keberadaan penyakit ini yang telah meyebabkan kematian sampai dengan angka 45.796 di Indonesia (update 2 Mei 2021) dari web Covid19.go.id, karena memang para tenaga medis bekerja berdasarkan kasus, analisa, penelitian, yang ada di unit kerja masing-masing. Sementara dari kalangan masyarakat yang tidak bersentuhan lansung dengan penanganan dan pencegahan penyakit ini, sedikit tidak mempercayai sehingga abai terhadap berbagai arahan dan perintah dalam rangka menghindarkan diri agar tidak terjangkit, yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Dari sisi social kemasyarakatan, sebagaimana kita melihat berbagai kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid 19, baik itu new normal yang mulai diterapkan mulai 1 juni 2020, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 9 Februari 2021 seperti di wartakan oleh media Kompas tertanggal 10 Februari 2021, serta pembatasan social maupun kebijakan lainnya yang semuanya mempengaruhi pergerakan dan interaksi social masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya rutinitas maupun kegiatan social kemasyarakaytan lainnya, berupa acara resepsi pernikahan, sunatan, syukuran dan kegiatan lainnya yang menimbulkan keramaian, yang semua itu mengacu pada data perkembangan infeksi Covid 19 per Bulan Februari 2021 yang telah mencapai angka 1.099.687 berdasarkan data di web covid19.go.id. Begitu pula yang berlaku di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, sampai dengan saat ini masih bergelut dengan penanganan dan pencegahan Covid19.

Sesuai dengan judul tulisan ini, yakni “Memasyarakatkan kembali semangat Gotong royong “, maka penekanannya sedikit pada interaksi social masyarakat dalam hal kebersamaan yang di pengaruhi oleh merebaknya Pandemi Covid 19. Hal inilah lahir kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sedikit tidak, sangat mempengaruhi pergerakan dan semangat Gotong Royong di tengah tengah masyarakat kita, khususnya di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Penulis mencoba menelaah tentang bagaiamanakah peran pemerintah dalam meningkatkan semangat gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian bagaimanakah semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat sebelum dan sesudah di terapkannya kebijakan dan peraturan daerah tentang PDPGR. Serta, apa saja program dan kegiatan yang tercapai dalam Pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat yang menggunakan konsep Gotong royong sesuai regulasi tersebut.

Seperti kita ketahui bersama gotong royong adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana pekerjaan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan umum. Inisiasi dari kegiatan gotong royong ini adalah biasanya dari pemerintah di tingkat paling bawah yakni Ketua RT, Kepala Lingkungan, kepala suku atau orang yang di tuakan, dengan melihat kondisi fasilitas umum yang akan di gotong-royongkan. Umumnya bersifat sukarela dan dengan tujuan memperlancar dan mempermudah suatu pekerjaan.

Pengertian gotong royong menurut para ahli misalnya, yang di lansir dari berbagai sumber ; “Tidak beriman salah seorang diantara kamu sampai ia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri”. Koentjaraningrat (1961: 2), sedangkan menurut Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo (dalam Selvi S. Padeo, 2012 : 88)  gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga kekerabatan yang berdasarkan  efisien yang sifatnya praktis dan ada pula aktifitas kerja sama yang lain, Gotong Royong menurut Mubyarto adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam KBBI : bekerja bersama-sama (tolong- menolong, bantu-membantu) diantara anggota-anggota suatu komunitas. (Gotong Royong : Pengertian, Contoh, Manfaat, Tujuan, Nilai (gurupendidikan.co.id)

Jadi, jelaslah di sini bahwa gotong royong adalah upaya yang dilakukan secara bersama sama dalam suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan bergotong royong ada semangat dan nilai yang wujudnya berupa tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharap balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama” demi kepentingan bersama. NIlai yang terkandung di dalamnya dapat berupa kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat bekerja secara bersama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama, selain itu tentunya akan ada rasa persatuanmenjadikan masyakarat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Kemudian ada semangat rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Selanjutnya tentu lahir sikap tolong menolongyang membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain.

Saat ini di tengah kemajuan teknologi atau tepatnya memasuki era revolusi industry 4.0, keterbukaan informasi, ada tantangan dalam menjaga kelestarian semangat gotong royong di era digitaliasi ini, Beberapa hal yang menjadi Kendala Gotong Royong di Era Digital yang dihadapi terkait dengan perilaku gotong royong yang ada di tengah masyarakat. Yakni nilai-nilai karakter kegotong-royongan yang dikembangkan di dunia pendidikan belum terjabarkan menyeluruh, sehingga berdampak pada pemahaman setengah yang dimiliki anak didik mengenai perilaku dalam bergotong royong. Kurangnya pemahaman pihak masyarakat bahwa saat ini tidak relevan ketika harus menggunakan prinsip gotong royong, sehingga pemahaman seperti ini akan dianggap sama dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Mulai memudarnya rasa sosial yang tertanam di masyarakat, baik wilayah di pedesaan maupun di perkotaan. Kalau diperkotaan sudah bisa kita maklumi, karena tantangan hidup sangat berat, tanpa uang bisa mati kelaparan. Sedangkan di desa masih punya kemudahan untuk bertahan hidup. Kurangnya keteladanan dari pihak pemerintah sendiri, umumnya tidak pernah turun tangan ke dalam masyarakat untuk membangkitkan rasa sosial yang sudah lama hilang didalam masyarakat. Beberapa tantangan di maksud tentunya ada yang bersumber dari masyarakat, ada juga dari kalangan tokoh masyarakat dan pemerintah,

READ  KSB Target Tuntas Pilar 4 dan 5 STBM Awal Juli, Berikut Capaiannya

Berangkat dari kondisi inilah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati beserta seluruh stakeholders berupaya untuk memanfaatkan dan mengembangkan secara maksimal potensi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berperan lebih dalam pembangunan, sehingga setelah melalui kajian dan diskusi panjang bersama Tim Ahli di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis dan Anggota DPRD lahirlah sebuah produk hokum yakni berupa Peraturan Daerah yang khusus memasukkan gotong-royong sebagai instrument utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, yakni Karya Inovatif Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ( PDPGR) sebagai Program Unggulan di masa kepemimpinannya periode pertama 2016-2021.

Sebelumnya, telah di tetapkan Melalui Visi Pembangunan beliau yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yakni “Terwujudnya pemenuhan hak hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat Sejahtera berdasarkan Gotong Royong.” Jadi jelas di sini bahwa gotong royong masuk dalam Visi beliau dalam rangka mencapai target pembangunan di Kabupaten dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 144.707 jiwa ini.

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat, seperti yang tertuang di dalam Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, yakni :

1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsive berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
6. Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di dalam dokumen Perencanaan pembangunan ada tata nilai & makna gotong royong dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat,
1.Salah satu budaya bangsa yang mengandung tata nilai dan semangat kebersamaan, persatuan dan tolong menolong dalam mewujudkan pembangunan.
2.Sarana integrasi sosial dan mendorong partisipasi masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Cara untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu: pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan sosial ekonomi wilayah, dan sekaligus penanggulangan kemiskinan.

Setelah ditetapkannya Visi dan Misi Pembangunan beliau selama rentang masa kepemimpinannya di periode pertama ini di dalam Dokumen RPJMD, selanjutnya bersama dengan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, ditetapkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang PDPGR dan Peraturan bupati Sumbawa Barat No. 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) sebagai legal standing dari kegiatan gotong royong yang kita dengar di dalam masyarakat selama ini. Kemudian di jelaskan bahwa PDPGR: merupakan wadah dalam Penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu tata nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong-menolong dengan dilandasi semangat “ikhlas, jujur & sungguh-sungguh (IJS)”.

Inilah Peran nyata dari Pemerintah Daerah dalam menggerakkan kembali semangat gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat,yakni dengan ditetapkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang PDPGR sehingga semua pihak baik Pejabat, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai jenjang tugas dan jabatan, TNI dan Polri, dari Unsur swasta dan badan usaha, serta masyarakat umum dan khusunya juga Agen-Agen Pemberdayaan Gtotong-royong. semua terlibat dan bertanggungjawab sesuai peran dan tugas yang telah di atur di dalam peraturan Daerah tersebut.

Secara kelembagaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong telah di jelaskan bahwa di tingkat Kabupaten terdapat Tim Pengarah yang keanggotaannya terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Sekretaris Daerah serta seluruh Forkopimda plus.

Selanjutnya di Tingkat Kecamatan ada Tim Pembina yang keanggotaan terdiri dari Camat Selaku kepala wilayah, Kapolsek, Danramil, serta anggota DPRD yang berasal dari Dapil bersangkutan. Di tingkat Desa dan Kelurahan adalah Tim Penggerak yang berwenang dalam menggerakkan dan berfartisipasi aktif bersama masyarakat serta agen pemberdayaan masyarakat.

Nah, adanya Agen Pemberdayaan Gotong Royong atau Agen PDPGR inilah yang menjadi satuan penyelenggara yang berasal dari unsur masyarakat yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan,dan gotong royong padat karya bersama dengan seluruh lapisan masyarakat, Ketua RT serta keberadaan Kepala Dusun.

Lebih terperinci lagi dijelaskan tentang Agen Pemberdayaan Gotong –royong ini adalah terdiri atas Agen pemberdayaan PDPGR tingkat Kecamatan yang terdiri dari 10 orang yang tugas dan tangungjawabnya berkoordinasi dengan Tim Pembina Kecamatan serta bertanggungjawab di dalam wilayah kecamatan dimaksud. Agen Pemderdayaan Desa /Kelurahan paling banyak berjumlah 6 orang serta bertugas dan bertangungjawab terhadap kegiatan gotong royong di wilayah desa/kelurahan di maksud dan berkoordinasi dengan Tim Penggerak di Tingkat Desa. Serta agen pemberdayaan PDPGR di Tingkat Peliuk sebanyak 3 orang.

READ  Matangkan Persiapan Jadi Calon Bupati 2024, Embeng Gelar Ngopi Ramadhan di Jereweh

Dijelaskan di dalam Peraturan Daerah tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong batasan ruang lingkup dan jenis kegiatan yang masuk dalam kategori Pemberdayaan gotong royong mandiri adalah kegiatan gotong royong yang direncanakan, dibiayai dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya (partisipasi sukarela), yakni :
1. Perbaikan/pembersihan prasarana umum seperti: masjid/musholah, taman, pasar, terminal, tempat pemakaman umum, dan pantai wisata.
2. Perbaikan/pemeliharaan gorong-gorong skala lingkungan.
3. Pembuatan/perbaikan saluran drainase lingkungan.
4. Pembuatan/perbaikan infrastruktur pertanian skala kecil seperti: saluran irigasi cacing, pagar usahatani.
5. Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat (siskamling).
6. Pembuatan/perbaikan fasilitas umum skala kecil lainnya.

Perencanaan dari Kegiatan Gotong Royong Mandiri, yakni :
1. Subyek/Obyek PDPGR, baik berupa perorangan, kelompok, Rukun Tetangga maupun organisasi, memilih atau menentukan jenis kegiatan gotong royong mandiri yang akan direncanakan dan dilaksanakan.
2. Subyek/ Obyek PDPGR menyusun rencana kegiatan gotong royong mandiri, yang dikoordinasikan oleh:
a. Ketua RT untuk kegiatan gotong royong di lingkungan RT bersangkutan.

b. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk kegiatan gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.

c. Kepala Desa/Lurah untuk kegiatan gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.

d. Camat untuk kegiatan gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.

e. Kepala SKPD Terkait dengan jenis gotong royong yang direncanakan, untuk kegiatan gotong royong dalam wilayah lintas kecamatan.

f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Ketua P3Aatau Ketua Gabungan P3A untuk kegiatan gotong royong yang berkaitan dengan sarana prasarana pertanian skala kercil.

g. Ketua Kelompok/Organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan atau ketua organisasi lainnya yang akan melakukan kegiatan gotong royong atau bakti sosial di wilayah bersangkutan.

3. Rencana kegiatan gotong royong mandiri berisi materi antara lain:
a. Koordinator Perencana/Pelaksana kegiatan gotong royong
b. Indentitas Subyek/Obyek PDPGR yang direncanakan.
c. Jenis kegiatan /pekerjaan gotong royong.
d. Target atau volume kegiatan (keluaran/ouput).
e. Perkiraan hasil /manfaat kegiatan gotong royong (outcome).
f. Perkiraan nilai biaya riil kegiatan gotong royong.
g. Lokasi kegiatan gotong royong.
h. Waktu pelaksanaan kegiatan gotong royong (jam /hari /minggu).
i. Jumlah anggota pelaksana /tenaga kerja kegiatan gotong royong.

4. Rencana kegiatan gotong royong mandiri yang telah disusun diberikan kepada Tim Penggerak PDPGR (untuk lingkup Peliuk /Desa/Kelurahan) atau Tim 11 Pembina (untuk lingkup Kecamatan), untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengarah (di Tingkat Kabupaten) melalui Tim Penanggung Jawab Program PDPGR, yaitu pada setiap bulan di tahun berkenaan.
5. Tim Penanggung Jawab Program PDPGR mengadmistrasikan dan menetapkan rencana kegiatan gotong royong mandiri untuk menjadi pedoman dalam melakukan penlilaian, pemberian penghargaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan, yaitu pada setiap tiga bulan di tahun berkenaan.

Selanjutnya kita mengenal jenis Pemberdayaan Gotong Royong Stimulan adalah kegiatan gotong royong yang direncanakan,dibiayai & dilaksanakan oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan/ dana pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Perusahaan, yakni :

1. Pembuatan jamban bagi rumah tangga tidak mampu.
2. Pembuatan gorong-gorong di lingkungan.
3. Pembuatan pintu air saluran irigasi.
4. Pembangunan balai pertemuan.
5. Rehab rumah tidak layak huni (Rehab RTLH).
6. Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi, serta petani-nelayan-peternak miskin (KARTU BARIRI).
7. Diskusi, seminar dan workshop pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS).
8. Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal.
9. Pembangunan/penyediaan fasilitas/Pembiayaan sosial ekonomi lainnya seperti: Lansia, PMKS, Disabilitas (KARTU PARIRI).

Selanjutnya jenis Pemberdayaan gotong royong ke tiga adalah Pemberdayaan Gotong Royong Padat karya adalah kegiatan gotong royong yang direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Perusahaan, sedangkan pelaksanaan oleh masyarakat, yakni :

1. Pembangunan badan jalan atau pembukaan jalan dan jembatan baru.
2. Pembangunan jalan usahatani.
3. Pembersihan Danau Lebo’ Taliwang.
4. Pembangunan/normalisasi prasarana irigasi dan prasarana ekonomi pertanian lainnya.
5. Pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan.
6. Pembangunan fasilitas umum lainnya.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang PDPGR, kegiatan gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat, hanya sebatas membersihkan fasilitas dan sarana umum dan ketika ada warga yang merenovasi rumah, itupun masih dalam skala keluarga terdekat. Perbedaan nyata kita lihat semanagat gotong royong setelah ada payung hukum yang mengatur, sehingga semua pihak terlibat, semua lingkungan berbenah, semua RT bersama Tim masing-masing Peliuk menyukseskan beberapa programnya masing-masing. Semua elemen bergerak, semua pihak berbicara tentang program dan kegiatan tentang pemberdayaan gotong-royong di wilayah masing-masing.

Aksi dan implementasi pemberdayaan gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2018, yakni Pembangunan dan Peningakatan Kualitas Jamban Rumah tangga Miskin (Program Jambanisasi), Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin, Kartu Pariri Lansia dan Disabilitas, Kartu Pariri Sehat, Kartu Bariri Usaha Mikro Kecil (UMK), Kartu Bariri Tani, Kartu Bariri Ternak, Kartu Bariri Nelayan, Gotong Royong Mandiri oleh Satpol Polisi Pamong Praja, dan Pemberdayaan Gotong Royong: Solusi Cepat Penanganan Dampak Gempa Bumi.

Aksi dan implementasi dari program dan kegiatan Pemberdayaan Gotong Royong ini tersebar di bebrapa Dinas dan Badan sesuai dengan urusan masing-masing Dinas, misalnya Pembangunan dan Peningakatan Kualitas Jamban Rumah tangga Miskin (Program Jambanisasi) di Dinas PU, Kartu Pariri Lansia dan Disabilitas di Dinas Sosial, Kartu Pariri Sehat di Dinas Kesehatan, Kartu Bariri Usaha Mikro Kecil (UMK) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam tulisan pada kesempatan ini, focus pada Aksi dan Implementasi serta keberhasilan terlaksananya Program dan kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jamban Rumah tangga Miskin (Program Jambanisasi). Bupati Sumbawa Barat mencanangkan Pembangunan Jamban untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2016: sebanyak 6.212 unit jamban yang tersebar pada 193 Peliuk/Blok Wilayah (Dikenal Program Jambanisasi) sebagai program 100 hari pertama sebagai Bupati, yakni dengan harapan tuntas buang air besar sembarangan ( Tubabas) di seluruh wilayah Kabupaten dengan 8 Kecamatan, 57 Desa dan 7 Kelurahan ini.

READ  Wabup Fud Tinjau Proses PTM Hari Ke-3 di Kecamatan Poto Tano

Strategi yang beliau bangun adalah sesuai dengan visi beliau yakni pembangunan tolilet/ dengan sistem gotong royong dalam tempo 100 hari. Mengacu pada data yang masuk dari seluruh Kepala Desa, Lurah yang melibatkan Ketua RT, Kepala Dusun, Agen-agen PDPGR serta Camat di tingkat wilayah, maka di perolehlah data ril jumlah Rumah Tangga Sasaran yang belum memiliki jamban. Adapun stake holders yang terlibat yakni Pemerintah KSB (Dinas PUPRPP, Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, Kades & Lain) TNI & POLRI (Babinsa & Babinkamtibmas) Agen Pemberdayaan Gotong Royong, dan Masyarakat Sasaran/Penerima Manfaat.

Mengacu pada data kondisi BABS ( Buang Air Besar Sembarangan ) di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2012, di laporkan oleh Dinas Kesehatan bahwa dari total 64 desa dan kelurahan terdapat 4 desa Tuntas Buang Air Besar Sembarangan (Tubabas), Tahun 2013 ada 6 desa Tubabas dari 64 desa dan Kelurahan, tahun 2014 sebanyak 21 Desa Tubabas, dan 2015 sebanyak 26 Desa Tubabas dari Total 64 Desa dan Kelurahan (Sumber : Dikes Sumbawa Barat). Tahun 2015 terdapat rumahtangga memiliki Jamban 76,64 %, sedang Akses Jamban Sehat Permanen 86,44 %. (Sumber Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat).

Alhamdulilah, dengan semangat dan perjuangan yang dilaksanakan dengan pendekatan gotong royong pembangunan sebanyak 6.212 unit jamban, dengan target 100 hari pertama bertugas dapat terlaksana tepat waktu. Dengan terlaksananya pembangunan jamban ini di harafkan kebutuhan mendasar setiap masyarakat kabupaten Sumbawa Barat, khususnya dalam urusan penyaluran Buang Air Besar dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan telah terpenuhinya jamban di masing-masing Rumah Tangga Sasaran sesuai target yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya sebagai bentuk pengakuan dan tanggungjawab sebagai pihak pihak yang terlibat dan bertanggungjawab mutlak di dalam tercapainya target ini, maka di adakan lah deklarasi di masing-masing Desa dan Kelurahan, yang melibatkan Kepala Desa, Babinkabtibmas, Babinsa, Ketua BPD, Kepala Dusun serta Para Ketua RT selaku jelmaan forum koordinasi pimpinan daerah di tingkat Kabupaten yakni Bupati, Kapolres, Dandim kepala Kejaksaan, Ketua DPRD, serta forkopimda plus yakni Kepala BNN, Kepala BPS, Kepala BPN, yang kesemuanya dilibatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam deklarasi tentang Komitmen Program Jambanisasi, deklarasi tingkat desa dan kecamatan Stop BABS/Tubabas. Atas dasar semangat gotong royong yang telah terlaksana dengan capaian 100% atau semua 64 desa sudah tuntas bebas BABS/Tubabas/ODF 100%, berkat kerjasama semua pihak dalam menuntaskan bersama komitmen ini.

Menjadi pengingat kita semua, sebagaimana di riwayatkan di dalam hadist, bahwa : Dari hadits Ahmad, Muslim, dan Tarmidzi disebutkan bahwa: “Bersuci (thaharah) itu setengah daripada iman.” (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi).

Akhir kata, bahwasanya melalui tulisan ini menggambarkan kepada kita tentang konsep dan teori serta praktik yang telah dijalankan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan metode warisan nenek moyang berupa adat kebiasaan masyarakat terdahulu yakni Gotong Royong. Selanjutnya dengan konsep dan pemikiran beliau Bupati Sumbawa Barat bersama stake holder lainnya menuangkannya ke dalam sebuah Produk hukum di Daerah ini, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan gotong royong, untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Aturan inilah yang mengatur semua pihak terlibat dan semangat dalam ikut ambil bagian sesuai peran masing-masing.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M dalam sambutannya, saat meminpin Apel pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2019 di Lapangan Desa Seteluk Tengah, Kamis pagi (20/6). mengatakan bahwa “gotong royong merupakan budaya indonesia yang telah mengakar di Kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang gotong royong”.

“Alhamdulillah gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat telah dikukuhkan dalam Perda No 3 tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Perda tersebut adalah payung hukum perama di indonesia yang mengatur tentang gotong royong”, Ucap Bupati.

Puncaknya adalah tercapainya 100% BABS/ODF/Tubabas dalam 100 hari kerja pertama beliau bertugas, sehingga mendapatkan Penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) NTB yang di pimpin oleh Dr. Ir. H W musyfirin, MM  selaku Bupati dan Fud Syaifudin, ST selaku Wakil Bupati di Aula Lantai III Setda Kabupaten Sumbawa Barat, karena program jambanisasi yang digulirkan oleh pemerintah setempat. Di lansir dari Beritalima.com Sabtu, 30 Juli 2016 | 17:51 WIB. Pemerintah Provinsi NTB juga meresmikan capaian KSB pada peringatan Hari Ulang Tahun NTB ke-59, Minggu (17/12) sebagai Kabupaten ‘Open Defecation Free’ (ODF) pertama di antara 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.

Perhatian terhadap pemenuhan pelayanan dasar masyarakat ini, terkoneksi lansung dengan Pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan Program yang di gagas oleh Kementerian Kesehatan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 Tentang STBM, sesuai dengan tujuan ke-6 dari Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, yakni Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Semoga ini semua menyadarkan kita arti keberadaan pemerintah di tengah tengah kita, yang melihat warga dengan hati dan perasaannya.

Daftar Acuan :
[1]  Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021.
[2]  Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
[3]  Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 tahun 2016 Tentang Petunjuk pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat.
[4]  Web site gurupendidikan.com
(Gotong Royong : Pengertian, Contoh, Manfaat, Tujuan, Nilai (gurupendidikan.co.id)
[5]  Web site https://covid19.go.id
[6]  OPD Tekhnis, Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.

 

Related posts

Percepat Penanganan Masalah Sosial, Dinas Sosial KSB Bentuk TRC

Redaksi FocusNTB

Ma’ruf Amin Minta Ulama Bantu Jaga Umat Kala Pandemi Covid-19

Redaksi FocusNTB

Pasca Dilantik, Kades Desa Beru Jereweh, Siap Bekerja Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment