Focus NTB
HEADLINE OPINI

Mencermati, Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan APIP Tahun 2021

Oleh : Satriawan, S. STP
Penulis adalah 
Mahasiswa Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

Pendahuluan
Latar Belakang

Serasa baru kemaren, akhir tahun 2020, kita di sibukkan dengan berbagai macam pelaporan program dan kegiatan Pemerintahan yang menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat, terakumulasi dan di konversi dalam wujud APBN, APBD, dan APBDes di Skala Pemerintahan Desa. Kewajiban pelaporan atas berbagai macam kinerja dan keuangan Pemerintah menjadi kewajiban di semua level pemerintah, baik Pemerintah Pusat melalaui kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota serta Pemerintah Desa. Sebagai wujud taat pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kondisi Tahun 2020 berjalan penuh dengan warna warni kehidupan yang baru kita rasakan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, yakni dengan mewabahnya Pandemi Covid 19. Khususnya bagi generasi yang hidup saat ini mulai dari generasi yang lahir pada Tahun 60-an hingga sekarang, karena sesuai dengan pemberitaan yang termuat di dalam Wabah Penyakit Menular Terjadi Setiap 100 Tahun Halaman all – Kompas.com, bahwa terakhir Penyakit yang pernah mewabah di Dunia adalah seratus tahun yang lalu, yakni Wabah Flu Spanyol di tahun 1920, sebelumnya ada Wabah Kolera pada tahun 1820 berasal dari India, dan Wabah Sampar Pada tahun 1720 , wabah sampar melanda kota Marseille, Prancis menewaskan lebih dari seratus ribu para warga di dalam kota pelabuhan di Prancis Selatan tersebut dan sekitarnya. Hal ini lah yang diyakini oleh penulis yang di wartakan oleh Kompas,com, bahwa terjadi tren berulang seratus tahun sekali, yang inysa Allah dan sembari kita berdoa’a dan berharaf untuk cepat berlalu, serta tidak pernah terulang kembali.

Saat ini kita sudah berada pada bulan akhir di triwulan kedua dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di Tahun 2021. kita ketahui bahwa program dan kegiatan permerintah di tahun 2021, masih membawa dampak yang sangat besar dalam arah kebijakan program dan kegiatan serta penganggaran dari tahun 2020, khususnya tentang Penanganan dan Pencegahan Covid19 di Negara tercinta ini. Nah, bicara wabah penyakit atau pandemic Covid19 yang sudah berlansung sejak kasus pertama di temukan di China pada 17 November 2019, dan di Indonesia, kasus pertama pada 2 Maret 2019 (sumber : www, covid19.go.id)

Maka tentu kita akan melihat peran pemerintah melalui beberapa Lembaga atau Kementerian yang terlibat lansung dalam penanganan dan Pencegahannya, yakni seperti Kementerian kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan POLRI, BASARNAS, Tim Gugus Tugas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan beberapa lembaga negara lainnya, yang semua punya andil dan peran masing-masing. Melihat kondisi ini, menarik di kaji dan kita cermati, peran lembaga pemerintah lainnya, yakni Inspektorat Daerah atau yang di dalamnya terdapat Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sesuai dengan tema tulisan ini, adalah Arah Kebijakan, Pembinaan dan Pengawasan APIP Tahun 2021, menjadi tanda tanya, untuk kita telusuri bersama dalam tulisan ini, yakni
a. Apa saja kebijakan pembinaan dan pengawasan tahun 2021,
b. Bagaimana perap APIP dalam Penanganan dan Pencegahan covid 19.
Menarik untuk kita kaji dan kita amati bersama terkait kebijakan pembinaan dan pengawasan di tahun 2021, khususnya atau focus di sini adalah Kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjadi acuan Inspektorat Daerah baik Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Tahun 2021. Kemudian bagaimana peran APIP dalam Penanganan dan Pencegahan Covid 19 ?

Pengertian Pengawasan
Menurut para ahli, seperti yang termuat di Pengertian Pengawasan – Makna, Jenis, Manfaat, Prinsip, Para Ahli (gurupendidikan.co.id)
dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2006:107)

“Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sarwoto (2001:83)
‘Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Sujamto (2001:19)
“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.
Dari penjelasan para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam rangka mengawasi pekerjaan atau kegiatan agar sesuai rencana dan sesuai aturan yang berlaku.

Sedangkan pengawasan yang di maksud dalam urusan pemerintahan daerah adalah sesuai Pasal 1, ayat 3 Permendagri nomor 23 tahun 2020 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021, adalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 meliputi:
a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan
Selaku unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 39 Tahun 2017 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat daerah, yang secara garis besar adalah sebagai unsur pengawas yang membantu Kepala Daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 1 (Satu) secretariat, sebagai leading sector pendukung dan penunjang kinerja dari 4 (empat) Inspektur Pembantu ( Irban), yang terdiri dari 3 (Tiga) Irban Wilayah, dan 1 (satu) Irban Khusus. Irban wilayah inilah yang mengambil peran terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah (PD), Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar dan Menegah sesuai kewenangan Kabupaten, Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Selanjutnya Irban Khusus sesuai Pasal 22 Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 39 Tahun 2017, yakni mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan secara khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. Kecendrungan khusus yang dimaksud di sini dapat berupa penanganan pengaduan masyarakat baik yang berindikasi tindak pidan korupsi maupun pengaduan yang sifatnya indisipliner. Dalam mendukung capaian target Kinerja Inspektur Pembantu, dibantu oleh staf fungsional yang terdiri dari Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Fungsional Auditor (JFA).

READ  Tidak Patuhi Protokol Kesehatan, Anak Muda di Sumbawa Barat Diberi Sanksi Fisik

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, menidaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Permendagri nomor 23 tahun 2020 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 ini, telah menyusun dan ditetapkannya rencana kerja pengawasan melalui Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 188.4.45.579 tahun 2021 tentang program kerja pengawasan tahunan. Di dalam Peraturan Bupati ini dijelaskan,

1. Fokus Dan Sasaran Pengawasan Teknis

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten, meliputi:
1.Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
Penurunan stunting; angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
pengendalian penyakit tidak menular; dan cakupan imunisasi dasar lengkap.
2. Urusan Pemerintahan Bidang

2. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:

Bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan; bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah; bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum; bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial,

dengan sasaran: rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti; rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti; rehabilitasi sosial anak di dalam panti; rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti; rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti; perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana; penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan pengelolaan data fakir miskin.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

dengan sasaran: peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan; peningkatan ketahanan keluarga dan remaja; implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal,
dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

6.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
dengan sasaran: pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; peningkatan kelembagaan koperasi; peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; pengawasan koperasi; dan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan,
dengan sasaran: Pendidikan Khusus.
pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;
pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
dengan sasaran: pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya; revitalisasi museum; dan fasilitasi komunitas budaya.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian,
dengan sasaran: stabilisasi pasokan harga dan pasar; pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan optimalisasi lahan.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian,
dengan sasaran: pembangunan sentra industri kecil menengah; revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan pertumbuhan wira usaha baru.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
dengan sasaran: pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;penegakan Peraturan Daerah; rencana penanggulangan bencana; mitigasi/pencegahan bencana; pemetaan rawan kebakaran; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

READ  Sengketa Waris, Tiga Saudara Cari Keadilan Hingga ke DPRD

13. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan sasaran: penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional; pemberian Nomor Induk Kependudukan; penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik; penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik; penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional. penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil; verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten; pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional; peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten; penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal; peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga; penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
dengan sasaran: Program kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan/ pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga; program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang; program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus; program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

Selain kinerja rutin pengawasan yang telah dijabarkan di dalam program kerja pengawasan tahunan di tahun 2021, yang menjadi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi di Inspektur Wilayah, APIP juga melaksanakan peran yang menjadi mandatory dari Pemerintah Pusat berupa ;

Fokus Dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:
1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

a). pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
b. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
Kinerja Rutin Pengawasan
1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
2). reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
3). reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4). reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
5). reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
6). pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
7). reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
8). evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
9). monitoring penyerapan anggaran/ pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengalokasian kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
10). monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
b. Pengawasan Prioritas Nasional
1). tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2). operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
3). evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
4). dana desa:
Daerah kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5). bantuan operasional sekolah (BOS):
Inspektorat daerah kabupaten melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengawalan Reformasi Birokrasi
a). penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
b). asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
1). sistem pengendalian intern pemerintah;
2). kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
3). verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
4). penilaian internal zona integritas;
5). penanganan benturan kepentingan;
6). penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
7). penanganan pengaduan masyarakat.
5. Penegakan Integritas.
a). dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
b). monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
a). Penerapan Manajemen Risiko;
b). Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
c). Audit Kinerja;
d). Audit Investigasi;
e). Pemeriksaan DAK Fisik;
f). Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
g). Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

READ  Sinovac Dinyatakan Aman untuk Anak 12-17 Tahun, Vaksinasi Segera Dimulai

Di Kabupaten Sumbawa Barat, dalam upaya penanganan dan pencegahan Pandemi Covid 19, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah mengambil peran sebagai Tim Akuntabilitas sesuai amanat yang tercantum di dalam dokumen PKPT di Poin II Fokus dan sasaran Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah, nomor 3 di jelaskan tentang Pengawasan yang bersifat mandatory dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi Kinerja Rutin Pengawasan.
Di dalam poin Kinerja Rutin Pengawasan ini lah APIP berperan sesuai tugas pokok dan fungsi yakni dengan kegiatan Reviu, berupa reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya. Kemudian di jelaskan di dalam Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 188.4.4.773.tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) di Kabupaten Sumbawa Barat, di dalam lampiran di jelaskan bahwa bersama Wakapolres, Kasi Datun Kejaksaan Negeri, dan Inspektorat Daerah/ APIP di tunjuk sebagai penanggung jawab urusan Akuntabilitas dan Pengawasan dengan tugas;
1. Memberikan arahan, saran dan masukan kepada gugus tugas terkait dengan pengelolaan penggunaan anggaran , berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemgelolaan anggaran terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas.
Lebih terperinci lagi, melalui Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Tim Tim Asistensi Dan Reviu Recufussing Anggaran Penanganan Dan Penanggulangan Covid19 yang bertugas;
1. Mengawal Perencanaan Refocussing Anggaran. Penanganan dan Pencegahan Covid19.
1. Mengawal Pelaksanaan Refocussing Anggaran Recufussing Anggaran. Penanganan dan Pencegahan Covid19.
3. Mengawal Pertanggungjawaban Refocussing Anggaran Recufussing Anggaran. Penanganan dan Pencegahan Covid19.

Demikianlah, sesuai tugas pokok dan fungsi APIP, telah berperan aktif dalam proses pengawalan kebijakan penganggaran melalui refocussing APBD maupun melaui penganggaran murni di APBD, telah berjalan dengan baik, sehingga segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid 19, dapat tersalurkan dengan tepat sasaran, serta sesuai aturan yang berlaku.

Kesimpulan
Demikian lah tulisan ini, mencoba merinci, mencermati dan menjelaskan terkait Arah Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat/APIP di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat di Tahun 2021, dan Peran APIP dalam Penanganan dan Penanganan Covid19.

Secara garis besar dapat di simpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan Inspektirat Daerah/ APIP di tahun 2021, focus pada 2 poin utama yakni 1). Fokus Dan Sasaran Pengawasan Teknis, dan 2). Fokus Dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah. Selain, Pengawasan Rutin, berupa Reviu, Evaluasi, Monitoring, dan Audit yang menjadi Tugas Pokok dari Inspektur Pembantu I,II, dan III, Juga kita kenal ada Pengawasan yang menjadi Prioritas Nasional, yakni
1). tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum, 2). operasionalisasi sapu bersih pungutan, 3). evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender), 4).dana desa: 5).bantuan operasional sekolah (BOS).

Inspektur Pembantu Khusus, Sesuai Tufoksi melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu: pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

Selain itu juga, masih dalam semangat menata Birokrasi menjadi lebih baik, APIP juga melaksanakan kegiatan, Pengawalan Reformasi Birokrasi,Penegakan Integritas.
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, serta Penanganan dan Pencegahan Pemberantasan korupsi, , ,
Semuanya ini, menjadi bahan referensi kita dalam rangka menambah khasanah berfikir kita bahwa, dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid 19, ada pihak-pihak yang bekerja secara nyata, diketahui oleh khalayak ramai dan tak pernah luput dari sorotan media, serta ada pihak yang bekerja secara kasat mata, namun mempunyai peran dan andil yang sangat besar, sehingga tujuan tujuan dari pembangunan atau upaya penanganan dan pencegahan PAndemi Covid 19, dan upaya Pemulihan ekonomi nasional dapat tercapai.
Salam, Mata Pensil, semoga bermanfaat…….,,

Daftar Acuan :

[1]  Permendagri nomor 23 tahun 2020 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021
[2]  Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 39 Tahun 2017 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat daerah
[3]  Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 188.4.45.579 tahun 2021 tentang program kerja pengawasan tahunan.
[4] Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 188.4.4.773.tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) di Kabupaten Sumbawa Barat.
[4]  Pengertian Pengawasan – Makna, Jenis, Manfaat, Prinsip, Para Ahli (gurupendidikan.co.id)

Related posts

Medekati Gelaran Wolrd Superbike Mandalika, Harga Tiket Tembus Rp22 Juta

Redaksi FocusNTB

Bupati KSB jadi Narasumber Diskusi Panel Kegiatan SNV Wash Forum

Redaksi FocusNTB

Gubernur Bang Zul Buka Mubes IKB Flobamora NTB

Redaksi FocusNTB

Leave a Comment